Deteksi Dini Gangguan Kamtib, Lapas Tembilahan Lakukan Perawatan, Rolling dan Penggantian Gembok Kamar Hunian WBP

Tembilahan - Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan melalui Kesatuan Pengamanan melakukan perawatan, rolling dan penggantian gembok kamar hunian Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), Jum'at (17/11/2023). Kepala Kesatuan Pengamanan, Rinaldi R, didampingi Kepala Urusan Umum, Sutrisno bersama para Pelaksana tampak melakukan perawatan gembok bertempat di Ruang Kepala Kesatuan Pengamanan.

Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan, Hari Winarca, mengungkapkan bahwasannya kegiatan perawatan, ‘rolling’ dan penggantian gembok kamar hunian WBP merupakan hal yang sangat penting dan bertujuan untuk memastikan tidak adanya gembok yang rusak dan menghindari upaya duplikasi kunci gembok oleh WBP.

Baca juga: Tragedi Kanjuruhan Dari Kacamata Ahli Psikologi

“Kegiatan ini sangat penting karena merupakan bentuk deteksi dini kita terhadap gangguan kamtib dalam hal ini untuk memastikan tidak adanya gembok yang rusak dan menghindari upaya duplikasi kunci gembok oleh WBP, " ujarnya.

Kalapas juga menambahkan bahwasannya disamping memaksimalkan prinsip dan strategi pengamanan dinamis, sarana dan prasarana yang merupakan unsur pengamanan statis juga harus tetap menjadi prioritas.

Baca juga: Adde Rosi Minta Peran Balai Pemasyarakatan Lebih Dimaksimalkan

“Disamping memaksimalkan prinsip dan strategi pengamanan dinamis, sarana dan prasarana yang merupakan unsur pengamanan statis juga harus tetap menjadi prioritas dan tidak boleh dilupakan, " tambahnya.

Perawatan, Rolling dan Penggantian gembok kamar huniawan WBP itu sendiri dilaksanakan secara rutin di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan. Serta merupakan bentuk tindaklanjut instruksi Direktur Jenderal Pemasyarakatan (dirjenpas) Reynhard Silitonga tentang deteksi dini gangguan keamanan dan ketertiban (kamtib) pada Lembaga Pemasyarakatan (lapas) dan Rumah Tahanan Negara (rutan) yang ada di seluruh Indonesia.

Baca juga: Kasus Jero Kepisah Atensi Mabes Polri, Dir Reskrimsus Sebut Bila Tidak Terbukti Akan Dihentikan